Berita Utama
Rapat Koordinasi Antar Kelompok Kerja (Pokja), Sekretariat, dan Mitra DNKI pada Triwulan I Tahun 2024
Jakarta, 20 Februari 2024 – Rapat Koordinasi Triwulan I Tahun 2024 antara Kelompok Kerja (Pokja), Sekretariat, dan Mitra Dewan Nasional Keuangan Inklusif ...
FGD Upaya Pengurangan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Garut
Balai Sakinah ‘Aisyiyah Qoryah Thayyibah (BSA QT) sebagai wadah untuk melakukan edukasi, konsultasi, pengaduan, dan pendampingan tentang layanan hak ...
FGD Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Potensi UMKM
Melalui diskusi hari ini, kita berharap dapat merumuskan rencana aksi yang konkret untuk mendukung UMKM Nahdlatul Ulama dalam menghadapi tantangan dan ...
Seminar Nasional Keuangan Syariah dan Pemberdayaan Ekonomi Desa Berbasis Pesantren
Gap Inklusi dan Literasi Keuangan yang masih jauh menyebabkan banyak fenomena fenomena buruk di wilayah desa maka dari itu kita perlu meningkatkan Literasi ...
Youth Finsights 2.0: Gaining Deeper Insights on Youth Financial Inclusion in Indonesia
Indonesia’s youth comprise nearly a quarter of the total national population. Today, youth have the longest productive period and are vital to shaping ...
Program SEED 4 Women: Buku Cerita Perubahan Perempuan Pengusaha Kecil 2023
Mercy Corps Indonesia bersama Citi Foundation telah melaksanakan Program SEED 4 Women (Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Pengusaha Kecil Melalui Inisiatif Inklusi ...
Program Strategis
Edukasi Keuangan
Edukasi keuangan merupakan strategi kebijakan untuk meningkatkan kapabilitas dalam mengelola keuangan yang dimulai dengan peningkatan pemahaman (pengetahuan) dan kesadaran masyarakat mengenai produk dan jasa keuangan. Ruang lingkup edukasi keuangan ...
Baca SelengkapnyaPenyelesaian Pengaduan Konsumen
OJK dan BI secara kontinyu mengupayakan seluruh pelaku usaha yang berada di bawah pengawasannya untuk dapat menyelesaikan pengaduan konsumen melalui mekanisme Internal Dispute Resolution secara optimal. OJK dan BI juga mengoptimalkan pengawasan ...
Baca SelengkapnyaSertifikasi Tanah
Kegiatan utama yang akan dilakukan untuk mendukung program Sertifikasi Tanah adalah dengan peningkatan jumlah dan pengembangan kemampuan Profesi Juru Ukur dan Asisten Juru Ukur yang bersertifikat. Program ini didukung juga dengan peningkatan jumlah ...
Baca SelengkapnyaTerkini
Buletin
- Buletin SNKI Edisi XXX Tahun 2023
- Buletin SNKI Edisi XXIX Tahun 2022
- Buletin SNKI Edisi XXVIII Tahun 2020
- Buletin SNKI Edisi XXVII Tahun 2020
- Buletin SNKI Edisi XXVI Tahun 2020
- Buletin SNKI Edisi XXV Tahun 2020
- Buletin SNKI Edisi XXIV Tahun 2020
- Buletin SNKI Edisi XXIII Tahun 2019
- Buletin SNKI Edisi XXII Tahun 2019
- Buletin SNKI Edisi XXI Tahun 2019
- Buletin SNKI Edisi XX Tahun 2019
- Buletin SNKI Edisi XIX Tahun 2019
- Buletin SNKI Edisi XVIII Tahun 2019
- Buletin SNKI Edisi XVII Tahun 2019
- Buletin SNKI Edisi XVI Tahun 2019
- Buletin SNKI Edisi XV Tahun 2019
[instagram-feed]
[instagram-feed]
Pesan Dari Ketua Dewan Nasional Keuangan Inklusif
“Paling penting itu ada: Satu, penyederhanaan sistem. Penting sekali. Jadi kunci. Ini yang harus terus kita perbaiki. Yang kedua, menyederhanakan izin-izin yang membuat kita ruwet. Dua hal ini kalau kita bisa selesaikan akan mempercepat inklusi keuangan kita.”
Pesan Dari Ketua Dewan Nasional Keuangan Inklusif
“Saya perlu tekankan kepada setiap kementerian dan institusi pemerintah yang terkait dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif agar benar-benar dipastikan pelaksanaannya. Kalau strateginya sudah dibuat, kemudian pelaksanaannya tidak dipastikan sesuai dengan strategi itu, nggak ada artinya.”
Bantuan Sosial Nontunai
Pemerintah telah menetapkan bahwa penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dilakukan secara nontunai. Sistem baru penyaluran bantuan sosial ini diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai. Penyaluran bantuan sosial secara nontunai kepada masyarakat dinilai lebih efisien, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, serta tepat administrasi.
Baca Selengkapnya
Kredit Usaha Rakyat
Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta koperasi di Indonesia telah terbukti mampu memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Sebanyak 98% perusahaan di Indonesia tergolong UMKM dan mampu menyumbang 57% Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Tak kurang dari 60% tenaga kerja terserap oleh sektor usaha ini. Pemerintah berupaya meningkatkan tingkat inklusi keuangan pada UMKM dan koperasi, serta memberdayakannya dengan menerbitkan paket kebijakan.
Baca Selengkapnya
Gerakan Nasional Nontunai
Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) dicanangkan pada 14 Agustus 2014 melalui nota kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, dan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia. Gerakan ini diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pembayaran nontunai lebih praktis, efisien, dan aman.
Baca Selengkapnya
Pelindungan Konsumen
Dinamika industri keuangan Indonesia sangatlah pesat. Namun, di tengah kondisi di mana tingkat literasi keuangan dan akses keuangan yang masih rendah, perkembangan teknologi industri keuangan ini juga memberikan tantangan baru, yaitu maraknya potensi kejahatan keuangan. Guna mengantisipasi dan meminimalkan berbagai masalah baru, penting adanya perlindungan konsumen keuangan yang terarah dan terukur dalam Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan (SPKK).
Baca Selengkapnya
Sertifikasi Tanah
Pemerintah menyadari, salah satu langkah penting yang harus dilakukan untuk meningkatkan angka inklusi keuangan sesuai target Strategi Nasional Keuangan Inklusif adalah sertifikasi tanah. Langkah ini tercakup dalam pilar II SNKI, yakni Hak Properti Masyarakat. Dengan melakukan sertifikasi terhadap aset tanah yang dimiliki, maka masyarakat bisa mengambil manfaat dari lembaga keuangan resmi, tak hanya menabung tapi juga mendapatkan sumber pendanaan atau pinjaman.
Baca Selengkapnya
Simpanan Pelajar
Simpanan Pelajar merupakan salah satu program inklusi keuangan yang bertujuan mendorong budaya menabung sejak dini. Program yang diluncurkan pada 14 Juni 2015 ini sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) No.82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Sampai dengan akhir tahun 2017, Otoritas Jasa Keuangan mencatat terdapat 279 bank yang menjadi peserta program Simpanan Pelajar. Jumlah rekening tabungan khusus siswa sekolah ini mencapai 8.045.226 dengan nilai Rp1,63 triliun.
Baca Selengkapnya